Berharap Keadilan pada Harga BBM (Bag. 1)

Mulai 1 Januari 2015, pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dari Rp8.500,- menjadi Rp7.600,- per liter dan solar dari semula Rp7.500,- menjadi Rp7.250,- per liter. Perubahan kebijakan harga BBM ini tergolong cepat, hampir sama cepatnya dengan perubahan kebijakan harga BBM di era Presiden Megawati Soekarnoputri bulan Januari 2003. Berikut sedikit kilas balik kebijakan perubahan harga BBM pada beberapa era kepemimpinan di Indonesia.

Dari beberapa catatan sejak tahun 1990 diketahui bahwa di masa Presiden Soeharto, kenaikan harga premium terjadi tahun 1991, 1993, dan 1998. Harga BBM tertinggi saat itu adalah Rp1.200,- per liter untuk premium, Rp600,- per liter untuk solar, dan Rp350,- per liter untuk minyak tanah. Di era Presiden Habibie, terjadi penurunan harga pada 16 Mei 1998 untuk premium menjadi Rp1.000,- per liter dan solar Rp550,- per liter sementara harga minyak tanah masih tetap sama.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), harga BBM diturunkan pada April 2000, kemudian naik lagi pada Oktober 2000 dan Juni 2001 dengan harga tertinggi saat itu sebesar Rp1.450,- per liter untuk premium, Rp900,- per liter untuk solar, dan Rp400,- per liter untuk minyak tanah.

Era Presiden Megawati, kenaikan harga BBM terjadi pada 1 Maret 2002, 1 April 2002, 3 Mei 2002, dan 1 Januari 2003 dengan harga tertinggi sebesar Rp1.810,- per liter untuk premium, Rp1.890,- per liter untuk solar, dan Rp1.970,- per liter untuk minyak tanah. Pada bulan yang sama tepatnya tanggal 21 Januari 2003, Megawati menurunkan harga solar dan minyak tanah sehingga menjadi Rp1.650,- dan Rp1.800,- per liter. Harga premium tetap sama sebesar Rp1.890,- per liter.

Pada masa kepemimpinan Presiden SBY kenaikan harga BBM terjadi pada bulan Mei 2005, Oktober 2005, dan Mei 2008. Harga BBM kemudian mengalami penurunan pada Desember 2008 dan Januari 2009. Pada bulan Juni 2013 melalui sidang paripurna DPR yang alot, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pun akhirnya terkabul sehingga harga BBM premium menjadi Rp6.500,- per liter sedangkan solar Rp5.500,- per liter dan minyak tanah Rp2.500,- per liter.

Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan menaikkan harga BBM pada 18 November 2014 dan menurunkannya kembali mulai 1 Januari 2015. Pemerintah mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan ke masyarakat. Premium sudah tidak disubsidi lagi. BBM yang dijual kepada masyarakat dibagi ke dalam tiga jenis: (1) BBM dengan jenis tertentu yang disubsidi, (2) BBM khusus penugasan, dan (3) BBM umum. BBM jenis tertentu yang disubsidi adalah solar dan minyak tanah dengan besaran subsidi maksimum Rp1.000,- per liter. Alasan pemberian subsidi solar dan minyak tanah karena lebih banyak digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi, sementara penetapan subsidi sebesar Rp1.000,- karena pemerintah ingin agar besaran alokasi subsidi dalam APBN dapat lebih terukur.

Premium kini dimasukkan ke dalam kategori BBM khusus penugasan dan BBM umum. Premium yang didistribusikan ke wilayah-wilayah tertentu di luar Jawa, Madura, dan Bali (“Jamali”) merupakan BBM khusus penugasan. Harga premium untuk jenis ini mendapatkan insentif sebesar dua persen dari harga pasar yang berlaku untuk setiap liternya, yang digunakan untuk menutup biaya distribusi oleh Pertamina. Sementara itu, premium yang dijual di wilayah Jamali dikategorikan sebagai BBM umum yang harganya disesuaikan dengan harga pasar. Cara ini diharapkan mampu meminimalisasi disparitas harga antarwilayah di Indonesia. Harga BBM penugasan dan BBM umum saat ini masih ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tetapi, setelah Januari 2015 harga kedua jenis BBM tersebut akan berubah setiap bulan bergantung pada besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor di tiap-tiap pemerintah daerah.

Pemerintah mengklaim bahwa pencabutan subsidi BBM jenis premium berdampak pada penghematan APBN lebih dari Rp200 triliun. Jika semula subsidi BBM sebesar Rp276 triliun, kini dalam APBN-P kemungkinan subsidi tersebut tinggal Rp60 triliun saja, di dalamnya sudah termasuk subsidi gas elpiji 3 kg dan pengembangan energi terbarukan.

Kebijakan harga BBM yang terlalu cepat berubah akan berdampak pada perekonomian. Hal yang paling mudah untuk diamati adalah fenomena kenaikan harga sembako, ongkos angkutan umum (sebagian daerah bahwa naik hingga 100 persen), harga persewaan kendaraan dan bus pariwisata, sampai pada tuntutan kenaikan gaji dan upah pegawai sebagai dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan hanya sehari setelah pengumuman kenaikan harga BBM, harga nasi goreng yang biasa penulis beli mengalami kenaikan dari Rp10.000,- menjadi Rp12.000,- per porsi. Semudah itu kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga-harga. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan November 2014 sebesar 1,5% meloncat jauh dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,47%. Untuk bulan Desember 2014 inflasi mencapai 2,46%.

Menariknya, ketika harga-harga mengalami kenaikan dan beberapa perusahaan bahkan menaikkan upah pegawainya, pemerintah mengumumkan penurunan harga BBM yang berlaku mulai 1 Januari 2015. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat tetapi sayangnya hal itu tidak serta merta menurunkan harga kebutuhan pokok yang terlanjur meroket. Tidak mungkin juga kalangan pengusaha menurunkan upah pegawainya. Maka, penurunan harga BBM hanya sedikit mengurangi beban masyarakat saja.

Satu hal yang harus dipahami bersama adalah bahwa ke depan pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya harga BBM kepada mekanisme pasar. Itu berarti, harga BBM baik yang bersubsidi maupun tidak dapat berubah sewaktu-waktu karena harga BBM dihitung berdasarkan kurs rupiah dan pergerakan harga minyak selama sebulan sebelumnya.